Rabu, 20 September 2017

PILKADA 2018, PIJAKAN STRATEGIS MENANGKAN PILPRES 2019 Begitu kata pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (20/9). Dia menjelaskan bahwa partai politik saat ini sudah mendapat data dan menginventarisasi kekuatan dengan melihat berapa titik daerah yang mereka rebut dalam dua pilkada sebelumnya, yaitu Pilkada 2015 dan 2017. Sehingga dalam rangka memenangkan Pilpres 2019, perhitungan daerah yang dikuasai lebih pada jumlah kabupaten dan kota madya daripada jumlah provinsi. "Sebab, yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah bupati dan walikota untuk menarik simpati rakyat dalam rangka memenangkan Pilpres 2019," jelasnya. Sebagai partai atau koalisi politik yang ingin berkuasa periode 2019 -2024, para partai boleh jadi sudah melakukan kalkulasi kuantitaif jumlah daerah yang dikuasai oleh partai lain, baik yang berada di kelompok partai pendukung pemerintah maupun kelompok partai yang memerankan oposisi atau di luar pemerintah. "Perhitungan tersebut kemudian menjadi dasar bagi para partai untuk strategi memenangkan sejumlah daerah tingkat dua pada Pilkada 2018 mendatang," jelasnya. Jumlah dari dua kelompok partai memang masih cair menjelang dan pada saat Pilpres 2019 nanti. Namun begitu, Emrus menilai kelompok itu tetap akan mengerucut pada dua kelompok koalisi partai, yang masing-masing membawa pasangan pada Pilpres 2019. "Untuk lebih percaya diri bertarung pada Pilpres 2019, tentu para partai atau koalisi partai akan berusaha keras memenangkan Pilkada 2018 sebanyak mungkin. Sebab jumlah daerah yang dimenangkan para partai dan koalisinya pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018 mendatang merupakan peta kekuatan dukungan suara rakyat di Pilpres 2019," jabarnya. Karena itu, sambungnya, Pilkada 2018 menjadi sangat penting untuk menduga dan menyusun strategi komunikasi politik memenangkan Pilpres 2019 dari dua kekuatan kelompok koalisi partai politik, yaitu pendukung pemerintah versus oposisi pemerintah. "Oleh sebab itu, persaingan politik pada Pilkada 2018, menurut saya akan semakin ketat," tutupnya. [ian] sumber rmol.co

Software Pilkada http://ift.tt/29AA0rp

PILKADA 2018, PIJAKAN STRATEGIS MENANGKAN PILPRES 2019 Begitu kata pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (20/9). Dia menjelaskan bahwa partai politik saat ini sudah mendapat data dan menginventarisasi kekuatan dengan melihat berapa titik daerah yang mereka rebut dalam dua pilkada sebelumnya, yaitu Pilkada 2015 dan 2017. Sehingga dalam rangka memenangkan Pilpres 2019, perhitungan daerah yang dikuasai lebih pada jumlah kabupaten dan kota madya daripada jumlah provinsi. "Sebab, yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah bupati dan walikota untuk menarik simpati rakyat dalam rangka memenangkan Pilpres 2019," jelasnya. Sebagai partai atau koalisi politik yang ingin berkuasa periode 2019 -2024, para partai boleh jadi sudah melakukan kalkulasi kuantitaif jumlah daerah yang dikuasai oleh partai lain, baik yang berada di kelompok partai pendukung pemerintah maupun kelompok partai yang memerankan oposisi atau di luar pemerintah. "Perhitungan tersebut kemudian menjadi dasar bagi para partai untuk strategi memenangkan sejumlah daerah tingkat dua pada Pilkada 2018 mendatang," jelasnya. Jumlah dari dua kelompok partai memang masih cair menjelang dan pada saat Pilpres 2019 nanti. Namun begitu, Emrus menilai kelompok itu tetap akan mengerucut pada dua kelompok koalisi partai, yang masing-masing membawa pasangan pada Pilpres 2019. "Untuk lebih percaya diri bertarung pada Pilpres 2019, tentu para partai atau koalisi partai akan berusaha keras memenangkan Pilkada 2018 sebanyak mungkin. Sebab jumlah daerah yang dimenangkan para partai dan koalisinya pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018 mendatang merupakan peta kekuatan dukungan suara rakyat di Pilpres 2019," jabarnya. Karena itu, sambungnya, Pilkada 2018 menjadi sangat penting untuk menduga dan menyusun strategi komunikasi politik memenangkan Pilpres 2019 dari dua kekuatan kelompok koalisi partai politik, yaitu pendukung pemerintah versus oposisi pemerintah. "Oleh sebab itu, persaingan politik pada Pilkada 2018, menurut saya akan semakin ketat," tutupnya. [ian] sumber rmol.co

Software Pilkada http://ift.tt/29AA0rp